PPh Pasal 15 (Pajak Penghasilan PPh Pasal 15)

Yang menjadi objek dari PPh pasal 15 adalah

1. Charter Penerbangan Dalam Negeri
   
   Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri (Pasal 1 huruf b KMK-475/KMK.04/1996)
   
   
2. Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
   
   Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, Pelabuhan di Indonesia ke luar Pelabuhan Indonesia, Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia
   
   
3. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri
   
   Objek PPhnya adalah Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. (Pasal 1 KMK-417/KMK.04/1996). Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut  adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia
   
   
4. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
   
   Objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. (Pasal 1 KMK-634/KMK.04/1994)
   
   
5. WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak
   Yang menjadi objek pemotongan adalah jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials)

No	Uraian	Tarif x DPP	Penyetoran & Pelaporan
1	Charter Penerbangan Dalam Negeri ·  KMK 475/KMK.04/1996	1,8% x Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter. TIDAK FINAL	·  Disetor oleh pemotong paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. ·  Setor dengan KAP: 411129/KJS: 101 ·  Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.
2	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri ·  KMK 416/KMK.04/1996	1,2% x Peredaran bruto FINAL	·  Disetor oleh pemotong paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. ·  Disetor sendiri paling lambat tgl 15 bulan berikutnya ·  Setor dengan KAP: 411128, KJS: 410 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.
3	Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri ·  KMK 417/KMK.04/1996	2,64% x Peredaran Bruto FINAL	·  Disetor oleh pemotong paling lambat tgl 10 bulan berikutnya. ·  Disetor sendiri paling lambat tgl 15 bulan berikutnya ·  Setor dengan KAP: 411128, KJS: 411 ·  Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.
4	Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ·  KMK 634/KMK.04/1994, berlaku mulai 1 Januari 1995 ·  KEP 667/PJ/2001, berlaku mulai 29 Oktober 2001	·  Untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia: 0,44% x nilai ekspor bruto Penghasilan neto= 1% x nilai ekspor bruto ·  Untuk negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia: disesuaikan dengan tarif P3B FINAL	·  Disetor sendiri paling lambat tgl 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima penghasilan. ·  Disetor dengan KAP: 411128, KJS: 413 ·  Dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Formulir dalam Lampiran I KEP 667/PJ./2001 dan dilampiri SSP lembar ke-3.
5	WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak. ·  KMK 543/KMK.03/2002	·  7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). ·  7% x 30% x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). FINAL berlaku sejak 1 Januari 2003	·  Disetor dengan menggunakan SSP PPh Final paling lambat tgl 15 bulan berikutnya ·  KAP: 411128, KJS: 499 ·  Dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya. Tetapi tidak ada formulir khusus utk pelaporannya.

Share :